JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pekan ini akan terjadi gebrakan besar di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari strategi memperkuat kinerja penerimaan negara dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Gebrakan ini mengikuti langkah sebelumnya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang telah lebih dulu dirombak sebagai upaya memperbaiki tata kelola lembaga dan meningkatkan kinerja pelayanan publik.
Menurut Purbaya, penataan di DJP bukan sekadar pergantian nama, tetapi juga momentum untuk memastikan Direktorat Jenderal Pajak bergerak lebih agresif dalam memberantas kebocoran penerimaan negara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan.
DJP selama ini menjadi ujung tombak penerimaan negara melalui pajak, yang merupakan komponen terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kinerja DJP menjadi sorotan karena data menunjukkan bahwa penerimaan pajak memang sempat mengalami tekanan dalam perkembangannya beberapa waktu terakhir, sehingga sinergi antara pucuk pimpinan dan staf inti di lembaga tersebut menjadi kunci untuk mencapai target yang diharapkan pemerintah.
Gebrakan di DJP: Apa Saja yang Direncanakan?
Gebrakan yang dijanjikan Purbaya tidak hanya sebatas perombakan struktural pejabat di DJP. Dari berbagai informasi berita yang beredar, terdapat beberapa poin utama yang menjadi fokus perubahan:
Rotasi Pegawai DJP: Purbaya telah mengungkapkan bahwa sekitar 70 pegawai DJP akan dirotasi pada pekan depan sebagai bagian dari efektivitas pengawasan internal, terutama bagi mereka yang dinilai kurang kompeten atau terindikasi menurunkan performa unit kerja pajak.
Penguatan Pengawasan dan Integritas: Langkah ini juga didukung dengan keputusan pemerintah membuka channel aduan langsung bagi masyarakat yang menemukan pelanggaran oleh aparat pajak, agar bisa melaporkan tanpa prosedur birokrasi panjang. Hal ini sejalan dengan perubahan budaya kerja yang dibawa Purbaya sejak awal menjabat sebagai Menkeu.
Peningkatan Penerimaan Pajak: Perubahan struktur diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam mengejar target penerimaan pajak yang ambisius. Dengan reformasi internal dan penguatan integritas, kebijakan ini diharapkan bisa menutup celah kebocoran penerimaan negara yang selama ini menjadi tantangan serius.
Dengan demikian, gebrakan ini mencakup aspek organisasi, budaya kerja, hingga kepatuhan wajib pajak — bukan hanya sekadar pertukaran pegawai semata.
Langkah Lanjutan Setelah Bea dan Cukai
Sebelumnya, langkah tegas Purbaya dimulai dengan perombakan pejabat di DJBC, termasuk di beberapa pelabuhan besar sebagai bagian dari upaya memperbaiki kinerja lembaga bea cukai dalam menghadapi tantangan penerimaan negara.
Melanjutkan itu, perubahan di DJP menjadi langkah konkret berikutnya. Purbaya sendiri menegaskan bahwa upaya penataan ini merupakan respons atas kebutuhan untuk mempercepat target penerimaan negara, yang langsung berkaitan dengan kemampuan negara untuk menjalankan program pembangunan dan menjaga ketahanan fiskal di tengah dinamika ekonomi global.
Berbeda dengan pendekatan klasik yang sering hanya berfokus pada aspek administratif, strategi Purbaya menempatkan integritas fiskal dan produktivitas lembaga sebagai pondasi perubahan. Ia percaya bahwa perbaikan struktur internal akan menciptakan efek berganda, tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga membangun kepercayaan wajib pajak terhadap lembaga fiskal negara.
Apa Dampak Bagi Publik dan Wajib Pajak?
Perubahan yang dipersiapkan di DJP diprediksi akan berdampak pada tiga hal utama:
Pelayanan Wajib Pajak: Dengan pembenahan tata kerja, Purbaya berharap DJP mampu memberikan pelayanan yang lebih responsif dan transparan kepada masyarakat, sehingga wajib pajak merasa lebih nyaman dalam memenuhi kewajibannya. Ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela.
Penegakan Aturan Pajak: Langkah strategis ini juga mempertegas komitmen pemerintah untuk menindak tegas pelanggaran aturan pajak. Penataan pejabat yang lebih profesional akan membantu mengurangi praktik yang merugikan penerimaan negara.
Citra Sistem Perpajakan: Reformasi di DJP dapat membantu memperbaiki image sistem perpajakan di mata publik, serta membawa pesan bahwa pemerintah serius dalam membangun tata kelola pajak yang modern, disiplin dan bebas dari praktik yang merugikan.
Ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk menunjukkan bahwa reformasi struktural bukan hanya jargon semata, tetapi sebuah tindakan nyata yang menjangkau akar persoalan, termasuk instansi yang menjadi tulang punggung penerimaan negara.
Purbaya dan Agenda Reformasi Fiskal yang Lebih Luas
Gebrakan di DJP sebenarnya sejalan dengan visi Purbaya yang lebih besar: membangun sistem perpajakan yang kompatibel secara global sekaligus mampu menjawab tantangan perekonomian Indonesia. Sejak awal masa jabatannya, Purbaya sudah menunjukkan gaya kerja yang berbeda, termasuk dengan strategi mengejar penunggak pajak besar dan membuka kanal aduan masyarakat untuk pengawasan publik.
Secara keseluruhan, langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah — melalui Kementerian Keuangan — ingin mengubah pendekatan dalam penanganan masalah perpajakan, dari yang lebih bersifat administratif menjadi lebih bersifat strategis dan transparan.
Dengan momentum perubahan ini, harapannya bukan hanya peningkatan hitung angka penerimaan pajak, tetapi juga perubahan signifikan dalam kualitas birokrasi di sektor pajak, yang berdampak langsung terhadap daya saing ekonomi dan kepercayaan publik di masa mendatang.
