JAKARTA - Belakangan ini media sosial digemparkan oleh sebuah narasi yang menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan program pemutihan pinjaman online (pinjol) yang bisa membuat utang lunas tanpa cemas. Informasi itu disebarkan dengan percaya diri lewat unggahan, tautan pendaftaran, dan janji “bebas utang”, sehingga cepat menarik perhatian warganet yang sedang tertekan oleh beban pinjol. Namun setelah ditelusuri, klaim ini bukan berasal dari kanal resmi OJK dan justru termasuk kategori informasi menyesatkan yang telah dibantah oleh lembaga tersebut.
Sumber Viral yang Menyebar di Medsos
Unggahan yang beredar di platform seperti Facebook dan TikTok menyertakan narasi bahwa OJK telah meresmikan program pemutihan data pinjol, lengkap dengan tautan untuk mendaftar agar masyarakat bisa terbebas dari utang pinjaman online. Tautan tersebut mengarahkan pengguna ke formulir pengisian data pribadi, bukan ke situs resmi OJK. Banyak pengguna percaya dan bahkan membagikan informasi ini berulang kali karena janjinya yang terdengar “legitimasi” dan solutif bagi mereka yang tengah kesulitan dengan utang pinjol.
Namun, berdasarkan penelusuran berita, tautan ini tidak mengarah ke domain resmi OJK dan tidak tercatat dalam publikasi sah OJK. Ketiadaan kanal resmi ini menjadi salah satu indikator kuat bahwa informasi tersebut bukan berasal dari pihak yang memiliki wewenang.
Klarifikasi OJK: Tidak Pernah Ada Program Pemutihan Pinjol
Otoritas Jasa Keuangan secara tegas menegaskan bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan pernyataan atau kebijakan apa pun yang berkaitan dengan pemutihan utang pinjaman online, termasuk program yang diklaim dalam unggahan viral tersebut. Klarifikasi ini disampaikan melalui kanal resmi OJK, baik melalui akun media sosial terverifikasi maupun melalui publikasi di situs institusi.
Dalam pernyataannya, OJK juga mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap penipuan digital yang mengatasnamakan lembaga pengawas jasa keuangan ini. Mereka menekankan pentingnya selalu melakukan cek fakta dan memastikan bahwa setiap informasi tentang program atau kebijakan publik berasal dari sumber resmi seperti situs OJK atau kontak layanan resmi mereka.
Ciri-ciri dan Modus Penipuan yang Harus Diwaspadai
Jenis unggahan yang mengklaim adanya program “pemutihan utang pinjol” ini menampilkan sejumlah ciri khas modus penipuan digital, di antaranya:
Permintaan data pribadi seperti nama lengkap, nomor telepon, dan informasi sensitif lainnya melalui tautan yang tampak seperti formulir pendaftaran. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh OJK dalam konteks program kebijakan apa pun.
Penggunaan logo OJK atau nama lembaga secara tidak sah di konten yang diposting. Pihak penipu sering memanfaatkan simbol lembaga resmi untuk memberi kesan kredibilitas palsu.
Janji solusi cepat untuk utang, yang sering menjadi trik agar pengguna tergoda mengklik tautan dan memasukkan informasi pribadi mereka. Ini merupakan taktik umum dalam kasus phishing dan penipuan digital.
Dengan memperhatikan tanda-tanda tersebut, masyarakat dapat lebih cermat dalam memilah mana informasi yang sah dan mana yang berbahaya untuk dibagikan lebih lanjut.
Jangan Mudah Terperangkap: Cara Cek Fakta yang Tepat
Untuk menghindari jebakan informasi palsu seperti klaim pemutihan utang pinjol ini, OJK dan berbagai lembaga pemeriksa fakta menyarankan hal-hal berikut:
Selalu periksa domain situs — informasi resmi OJK akan berada di domain dengan akhiran .go.id, bukan di alamat acak atau situs pihak ketiga yang tidak dikenal.
Gunakan kontak resmi untuk konfirmasi, seperti layanan call center OJK 157 atau akun media sosial resmi yang telah terverifikasi.
Waspadai permintaan data pribadi yang tidak jelas tujuannya, terutama bila dikaitkan dengan janji “penyelesaian utang” atau “bantuan finansial gratis”. Permintaan semacam ini biasanya merupakan modus penipuan.
Hoaks, Bukan Program Resmi OJK
Kesimpulannya, narasi viral bahwa OJK mengadakan program pemutihan pinjol yang bisa menyelesaikan utang tanpa cemas adalah informasi yang tidak benar. Pernyataan tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh OJK, dan tautan yang menyebar justru berpotensi merupakan modus penipuan digital yang mengincar data pribadi pengguna. Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dalam menanggapi informasi yang menjanjikan solusi instan, serta selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi sumber lembaga terkait.
