JAKARTA - Rencana pengiriman pasukan penjaga perdamaian Indonesia ke Gaza memasuki fase yang semakin konkret.
Sebanyak 8.000 personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah disiapkan dan ditargetkan berada dalam kondisi siap diberangkatkan paling lambat akhir Juni 2026. Meski demikian, pelaksanaan misi tersebut tetap bergantung pada keputusan politik negara serta mekanisme internasional yang berlaku.
Kesiapan ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam mendukung upaya perdamaian dunia. Namun, keberangkatan pasukan tidak dilakukan secara sepihak. Seluruh proses tetap menunggu persetujuan resmi, baik dari pemerintah Indonesia maupun otoritas internasional yang berwenang.
Tahap Persiapan dan Keputusan Politik Negara
Pernyataan resmi mengenai kesiapan pasukan disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Donny Pramono. Ia menegaskan bahwa personel yang dimaksud berada dalam kondisi benar-benar siap diberangkatkan sewaktu-waktu apabila keputusan telah ditetapkan.
“Rencana pengiriman sekitar 8.000 personel masih dalam tahap persiapan dan menunggu keputusan Presiden [Prabowo Subianto],” ujar Donny.
Dengan demikian, meskipun kesiapan teknis telah berjalan, keputusan akhir tetap berada pada ranah politik negara. Nama Prabowo Subianto disebut sebagai pihak yang akan menentukan langkah lanjutan terkait realisasi pengiriman pasukan tersebut.
Di internal TNI, rapat penyiapan Satuan Tugas Perdamaian dan Kemanusiaan Indonesia telah dilakukan. Hasilnya, pasukan disiapkan dalam format brigade komposit dengan total kekuatan 8.000 personel.
Format ini memungkinkan integrasi berbagai unsur kemampuan, mulai dari pengamanan, logistik, medis, hingga dukungan teknis lainnya.
Timeline Kesiapan Hingga Juni 2026
Secara garis waktu, TNI telah menyusun tahapan persiapan yang rinci. Proses diawali dengan pemeriksaan kesehatan serta penyiapan administrasi yang ditargetkan rampung hingga Februari 2026.
Setelah itu, gelar kesiapan pasukan dijadwalkan pada akhir Februari untuk memastikan seluruh unsur telah memenuhi standar operasional.
Tahap berikutnya menargetkan sekitar 1.000 personel dalam kondisi siap berangkat pada awal April 2026. Jumlah ini menjadi bagian dari elemen awal yang dipersiapkan lebih cepat dibanding keseluruhan kekuatan.
Seluruh elemen yang berjumlah 8.000 personel ditargetkan siap berangkat paling lambat akhir Juni 2026. Namun, sekali lagi ditegaskan bahwa jadwal keberangkatan tetap menunggu keputusan politik serta perkembangan situasi internasional.
Kesiapan dalam format brigade komposit menunjukkan bahwa misi ini bukan sekadar pengiriman pasukan dalam jumlah besar, melainkan juga penempatan yang terstruktur dan terintegrasi.
Komitmen Indonesia di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Pernyataan tersebut disampaikan di sela-sela sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa di Markas Besar PBB, New York.
Dalam forum internasional tersebut, Kepala Negara menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengerahkan hingga 20.000 putra dan putri bangsa jika dibutuhkan dalam misi perdamaian, baik di Gaza maupun di wilayah lain seperti Ukraina, Sudan, dan Libya.
"Jika dan ketika Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB memutuskan, Indonesia siap untuk mengerahkan 20.000 atau bahkan lebih dari putra-putri kami," ujar Prabowo.
Pernyataan ini menegaskan bahwa pengiriman pasukan penjaga perdamaian hanya akan dilakukan setelah adanya persetujuan resmi dari Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Dengan kata lain, Indonesia tetap berpegang pada mekanisme multilateral dalam setiap keterlibatan militernya di luar negeri.
Peran TNI dalam Misi Perdamaian Internasional
Keterlibatan TNI dalam misi perdamaian bukanlah hal baru. Indonesia telah lama berpartisipasi dalam berbagai operasi penjaga perdamaian di bawah naungan PBB. Pengiriman 8.000 personel ke Gaza, apabila terealisasi, akan menjadi salah satu misi dengan skala signifikan.
Format brigade komposit yang disiapkan menunjukkan bahwa misi ini mencakup berbagai fungsi, mulai dari pengamanan wilayah, perlindungan sipil, hingga dukungan kemanusiaan. Penyiapan administrasi dan pemeriksaan kesehatan menjadi bagian krusial untuk memastikan seluruh personel memenuhi standar internasional.
Selain itu, kesiapan bertahap yang ditargetkan sejak Februari hingga Juni 2026 menunjukkan bahwa TNI menekankan aspek profesionalitas dan perencanaan matang. Penempatan 1.000 personel yang siap pada awal April menjadi indikator bahwa proses persiapan berjalan sistematis.
Meski demikian, pelaksanaan tetap sangat bergantung pada dinamika geopolitik dan keputusan resmi di tingkat internasional. Tanpa mandat PBB, pengiriman pasukan tidak akan dilakukan.
Secara keseluruhan, rencana ini mencerminkan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi dalam stabilitas global, sekaligus tetap mematuhi prinsip hukum internasional dan keputusan kolektif dunia.
