JAKARTA - Paska pandemi dan tengah berlangsungnya transisi ekonomi nasional, kebutuhan akan penciptaan lapangan kerja menjadi isu yang semakin penting. Tidak hanya melalui sektor swasta, namun peran negara dalam menyediakan pekerjaan langsung melalui BUMN padat karya juga kembali menjadi pembicaraan hangat di kalangan pengamat ekonomi. Gagasan ini muncul sebagai respons terhadap kondisi pasar tenaga kerja yang masih menghadapi tantangan serapan tenaga kerja terutama bagi angkatan kerja baru dan masyarakat berpendapatan rendah.

Menurut pengamat ekonomi, pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang fokus pada padat karya harus dipercepat untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Langkah ini dinilai penting agar manfaat pertumbuhan ekonomi bisa lebih cepat dirasakan masyarakat luas, terutama di tingkat akar rumput, tanpa mengorbankan kompetensi tenaga kerja yang diperlukan.

Alasan Akselerasi BUMN Padat Karya Sangat Diperlukan

Permintaan percepatan pembentukan BUMN padat karya tidak muncul tanpa alasan kuat. Menurut para pengamat, sektor ini memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak, terutama di kawasan yang masih memiliki angka pengangguran tinggi. Selain itu, BUMN padat karya dapat menjadi jembatan untuk mempertemukan antara ketersediaan angkatan kerja yang besar dengan kebutuhan proyek pembangunan yang berskala luas dan berkelanjutan.

Hal yang ditekankan para pengamat bukan hanya soal jumlah pekerjaan yang tercipta, tetapi juga tentang peningkatan kompetensi tenaga kerja itu sendiri. “Penciptaan lapangan kerja di sektor padat karya sebaiknya dibarengi dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja,” ujar salah satu pengamat dalam diskusi publik belakangan ini. Argumen ini menegaskan pentingnya pendekatan dual track — yaitu bukan sekadar menyerap tenaga kerja, tetapi juga meningkatkan kualitas mereka agar lebih produktif.

Peran Strategis BUMN Padat Karya di Dalam Perekonomian

Sektor padat karya sendiri memang sudah menjadi tulang punggung dalam beberapa program pembangunan negara, terutama di tengah upaya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Program semacam ini tidak hanya menghadirkan upah langsung, tetapi juga turut mendorong dinamika ekonomi lokal yang berkelanjutan, misalnya melalui konsumsi lokal, perbaikan infrastruktur desa, serta peningkatan akses layanan dasar.

Pengamat menggarisbawahi bahwa negara perlu mengambil peran lebih besar dalam menyiapkan instrumen yang bisa memperkuat struktur padat karya. Pembentukan BUMN padat karya di sektor-sektor tertentu akan memberi ruang bagi pekerjaan yang langsung rapat tenaga (labour intensive), daripada pekerjaan yang hanya mengandalkan modal dan teknologi tinggi tanpa banyak menyerap tenaga manusia. Konsep ini sejalan dengan kebutuhan negara dalam menghadapi perubahan struktur ekonomi dan teknologi saat ini.

Tantangan dalam Implementasi Pembentukan BUMN Padat Karya

Walaupun gagasan percepatan pembentukan BUMN padat karya disambut baik oleh banyak pihak, namun terdapat sejumlah tantangan dalam implementasinya. Pertama, pembentukan entitas BUMN baru membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah pusat hingga ke daerah. Regulasi, alokasi anggaran, serta pembagian peran antar kementerian menjadi hal-hal yang harus segera dirancang dan diputuskan secara matang.

Kedua, ada tantangan terkait kesiapan pasar tenaga kerja itu sendiri. Agar BUMN padat karya mampu beroperasi secara efektif dan efisien, dibutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya banyak tetapi juga memiliki kompetensi memadai di bidang-bidang tertentu. Jika tidak ditangani secara simultan, percepatan pembentukan BUMN padat karya berpotensi hanya menciptakan pekerjaan sementara tanpa memberikan nilai tambah jangka panjang bagi pekerja itu sendiri.

Selain itu, pengamat juga menyarankan agar pembentukan BUMN padat karya dirancang sedemikian rupa agar tidak hanya fokus pada pekerjaan fisik, tetapi juga dapat merangkul kegiatan produktif yang berkelanjutan, termasuk dalam sektor industri yang memiliki multiplier effect tinggi di sekitar ekosistem ekonomi lokal.

Harapan dan Langkah Ke Depan

Melihat dinamika kebutuhan yang ada, banyak pihak berharap agar gagasan percepatan pembentukan BUMN padat karya bisa segera dibahas dalam forum kebijakan tingkat tinggi. Para pengamat juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, BUMN, serta pelaku industri untuk merumuskan bentuk entitas BUMN padat karya yang efektif dan mampu beradaptasi dengan kondisi pasar tenaga kerja yang cepat berubah.

Beberapa pakar bahkan mengusulkan agar pembentukan BUMN padat karya tidak hanya fokus pada sektor tradisional seperti konstruksi atau tekstil, tetapi juga mempertimbangkan sektor-sektor lain yang memiliki potensi penyerapan tenaga kerja tinggi di masa depan. Dengan begitu, BUMN padat karya tidak hanya menjadi alat pencipta lapangan kerja yang besar dalam jangka pendek tetapi juga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang.

Secara keseluruhan, upaya ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat inklusivitas ekonomi Indonesia dan mendorong terciptanya lapangan kerja yang produktif, terutama di wilayah-wilayah dengan potensi tenaga kerja besar namun kesempatan kerja terbatas.