JAKARTA - Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan pelaksanaan pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sebagai bagian dari upaya menyediakan hunian yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Lokasi ini dipilih karena lahan yang tersedia dianggap sudah siap dan “clean and clear” secara hukum setelah tinjauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga memungkinkan realisasi pembangunan segera dilakukan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara), menegaskan bahwa Meikarta adalah salah satu lokasi yang memiliki kesiapan lahan, dengan pangsa pasar yang tinggi di kawasan industri sekitar Bekasi. “Meikarta dipilih karena siap dari segi lahan, dan kebutuhan hunian di kawasan industri sekitar Meikarta dinilai cukup tinggi.”
Pilihan ini sekaligus menjadi jawaban atas keterbatasan lahan hunian dan harga tanah yang terus naik di kawasan urban, terutama di wilayah Bodetabek (Bogor–Depok–Tangerang–Bekasi). Menurut data pemerintah, kawasan industri seperti Bekasi dan sekitarnya mencatat pertumbuhan penduduk signifikan, sehingga kebutuhan untuk hunian vertikal subsidi semakin mendesak.
Patokan Harga Subsidi: Apa Saja yang Dipertimbangkan Pemerintah
Salah satu pertanyaan utama masyarakat adalah berapa harga jual rusun subsidi yang akan ditawarkan di Meikarta. Pemerintah selama ini mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan, yakni Keputusan Menteri PUPR Nomor 995/KPTS/M/2021, yang memuat batas maksimal harga jual rusun subsidi berdasarkan wilayah dan kondisi pasar perumahan.
Secara umum, patokan harga jual rusun subsidi berdasarkan keputusan tersebut berada dalam kisaran:
Sekitar Rp 248,2 juta per unit atau Rp 6,9 juta per m² hingga Rp 565 juta per unit atau Rp 15,7 juta per m² tergantung provinsi.
Untuk kawasan Jabodetabek, karena harga tanah dan biaya konstruksi yang relatif lebih tinggi, harga maksimal yang ditetapkan bisa lebih tinggi dibanding daerah lain di Indonesia. Misalnya, di Jabodetabek:
Di Tangerang dan sekitarnya, batas harga jual subsidi bisa mencapai lebih dari Rp 300 juta per unit.
Namun, pemerintah juga menyadari bahwa patokan harga dari aturan sebelumnya perlu disesuaikan dengan kondisi pasar saat ini. Biaya konstruksi yang meningkat dan kebutuhan penyesuaian harga menjadi bahan diskusi antara pemerintah pusat, pengembang, dan pemangku kepentingan lain agar harga tetap terjangkau tanpa mengabaikan kelayakan pembangunan.
Seperti yang diungkapkan oleh beberapa praktisi properti, harga ideal rusun subsidi di Meikarta akan dipengaruhi oleh biaya konstruksi per meter persegi, yang saat ini diperkirakan lebih tinggi dari patokan awal. Ada pandangan bahwa harga sekitar Rp 12 juta per m² bisa lebih realistis agar pengembang swasta tertarik untuk berpartisipasi dalam proyek subsidi skala besar ini.
Skema dan Tahapan Pembangunan yang Diproyeksikan
Pembangunan rusun subsidi di Meikarta tidak dilakukan sekaligus, tetapi mengikuti tahapan yang sudah disusun. Tahapan ini meliputi land clearing (pembersihan lahan), pemasangan tiang pancang, pembangunan struktur atas, hingga proses serah terima kunci kepada masyarakat.
Beberapa milestone utama yang ditargetkan antara lain:
Land clearing telah dimulai dan dilaksanakan, sebagai langkah awal mempersiapkan lahan untuk konstruksi bangunan vertikal.
Pemasangan tiang pancang sebagai pondasi diperkirakan mulai pada bulan tertentu setelah proses perizinan rampung.
Pembangunan struktur atas diperkirakan akan dilakukan setelah fondasi siap.
Serah terima kunci kepada penghuni sasaran, terutama MBR, menjadi target akhir dari keseluruhan pembangunan.
Metode bertahap ini dirancang untuk memastikan pembangunan terkoordinasi dengan baik dan risiko konstruksi dapat diminimalkan, terutama dalam proyek berskala besar dan dengan jumlah unit yang signifikan.
Tantangan dan Harapan Pasar Terhadap Harga dan Kelayakan Hunian
Meskipun ada upaya keras untuk menetapkan harga yang terjangkau, beberapa pengamat mengingatkan bahwa harga rendah di rusun subsidi harus tetap memperhatikan aspek kelayakan hunian bagi keluarga kecil maupun pekerja yang tinggal di rusun tersebut.
Misalnya, sejumlah asosiasi dan pakar properti menyuarakan bahwa harga yang terlalu rendah tanpa mempertimbangkan kualitas bangunan dan fasilitas dapat menurunkan minat konsumen dan menghambat penyerapan unit. Ini juga termasuk dalam diskusi antara pemerintah dan pengembang saat menentukan harga final rusun subsidi di Meikarta.
Di sisi lain, kebutuhan hunian yang layak tetap menjadi “doktrin” dalam kebijakan pembangunan rusun subsidi. Pemerintah berharap bahwa melalui skema harga yang terjangkau, fasilitas dasar yang memadai, serta lokasi strategis dekat kawasan industri, rusun subsidi Meikarta dapat menjadi solusi nyata untuk menjawab kebutuhan rakyat.
Apa Arti Semua Ini Bagi Masyarakat MBR
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini kesulitan mendapatkan hunian di kawasan Bodetabek karena kenaikan harga tanah dan biaya konstruksi, rusun subsidi Meikarta menawarkan peluang untuk memiliki rumah sendiri dengan harga lebih terjangkau dibanding rumah tapak komersial.
Dengan pendekatan yang mempertimbangkan:
Harga jual menurut regulasi yang diperbarui,
Lokasi strategis di dekat kawasan industri,
Dukungan pemda, pengembang, dan lembaga keuangan,
proyek ini diharapkan mampu menyediakan ribuan unit hunian layak tanpa membebani calon penghuni dari segi biaya.
Pemerintah, melalui kementerian terkait, akan terus mengkaji skema harga, pembiayaan, dan aturan teknis lainnya sampai setiap rusun subsidi di Meikarta siap ditawarkan kepada publik sesuai ketentuan yang berlaku.
Rusun subsidi di Meikarta bukan sekadar janji pembangunan, tetapi bagian dari strategi pemerintah dalam menyediakan hunian terjangkau bagi kalangan berpenghasilan rendah di wilayah yang memiliki tantangan lahan dan harga tinggi. Estimasi harga jual rusun subsidi bergantung pada peraturan yang disesuaikan dengan kondisi pasar, dan pemerintah terus mencari formula terbaik agar tujuan sosial ini dapat terealisasi tanpa mengorbankan aspek kualitas dan keberlanjutan pembangunan.